Oleh Teuku Zulkhairi *)

Saya melihat lucu ketika sekelompok orang di Media Sosial menertawakan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) , misalnya saat berita di Serambi Indonesia hari ini (Jum’at, 24/11/2017) MPU melarang penyebaran kitab ‘ghairu muktabarah’ dalam rangka menjaga eksistensi Ahlusunnah wal Jama’ah di .

loading...
loading...

Intinya, bagi mereka, kebijakan MPU tersebut tidak tepat.

Oleh sebab itu, merespons fenomena ini, sekaligus untuk menjaga wibawa MPU di Sosial Media, marilah kita melihat referensi masa lalu dalam Qanun Meukuta Alam, yang merupakan Undang-Undang Dasarnya Aceh Darussalam di masa jayanya dahulu.

Ya, di masa jayanya Kerajaan Aceh Darussalam dahulu, Qanun Meukuta Alam, sebagaimana juga sangat masyhur di kalangan masyarakat Aceh.

Isi Qanun Meukuta Alam ini antara lain bisa dibaca dalam sebuah buku yang menerjemahkan Qanun Meukuta Alam (dalam Syarah Tadhkirah Tabaqat Tgk. Di Mulek dan Komentarnya) ke dalam bahasa Indonesia, selain itu juga ditampilkan bahasa Jawinya sebagai bahasa asli Qanun tersebut.

loading...

Buku yang diterbitkan Syiah Kuala University Press ini diterjemahkan oleh Dosen UIN Ar-Raniry Mohd. Kalam Daud dan Dosen Unsyiah, Pak T.A. Sakti.

loading...

Melihat referensi masa lalu tentu penting  agar sebagai bangsa Aceh, kita tidak hanyut dan lupa diri di tengah zaman now (sekarang) yang dipenuhi berbagai tantangan pemikiran.

Dan Qanun Meukuta Alam ini, kalau kita baca baris per baris, maka kita pasti akan merasakan begitu hebatnya Kerajaan Aceh Darussalam dahulu, bahkan hingga akhlak ikut diatur, bukan hanya tentang penyelenggaraan kerajaan.

Di Bab satu Qanun Meukuta Alam ini, dijelaskan bahwa dasar hukum Kerajaan Aceh Darussalam adalah Alquran, Hadis, Ijma’ dan Qiyas.

Dan secara fiqh berpedoman kepada mazhab yang empat, yaitu Maliki, Hanafi, Syafi’i dan Hambali.

Itu artinya, perjuangan para ulama yang mendesak Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh beberapa waktu lalu agar memuat Ijma’ dan Qiyas bukanlah sesuatu yang baru dan tidak berdasar.

Berkaitan dengan Ahlusunnah wal  Jama’ah, sebagai mazhab mayoritas masyarakat Aceh, salah satu sub bab dalam Qanun Meukuta Alam tertulis begini:

“Dan hendaklah menjaga agama Islam Syari’at Rasulullah Saw supaya jangan masuk Mu’tazilah, Khawarij, Rafidi (dan) Syi’ah, yakni semua kaum yang tujuh puluh dua. Sebab, karena kaum yang Tujuh Puluh Dua, maka itulah kaum yang merusakkan agama Islam dan kaum itulah yang merusakkan agama Islam dan kaum itulah yang menghasut-hasutkan rakyat dan membikin huru-hara negeri dan mengacaukan keamanan rakyat dan kemakmuran negeri”.

Baca Juga :  Apa Makna "Dishahihkan Oleh AL-BANI" ?, Sekedar Pajang Nama Saja ?

Sampai di sini, kita bisa menemukan pertalian kondisi zaman now (sekarang) dengan upaya masa lalu menjaga Aceh agar terus aman dan damai, jauh dari huru-hara.

Dan rupanya, kebijakan melarang aliran-aliran tersebut di atas agar tidak menyebar di Aceh telah dilakukan sejak dahulu, bukan hanya saat ini.

Jadi, sejatinya apa yang dilakukan oleh para ulama Aceh yang tergabung di MPU saat ini adalah persis seperti yang dulu juga pernah dilakukan.

Lalu apa alasannya berikutnya sehingga paham-paham itu dilarang di Aceh, baris berikutnya berbunyi: “Dan kaum yang tujuh puluh dua, maka itulah kaum yang khianat kepada Syari’at Rasulullah dan kaum yang tersebut itu amat musuh dengan ulama Ahlusunnah wal jama’ah radhiallahu ‘anhum. Dan kaum itu sangat musuh dengan awliya, dan dengan ulama yang shalihin”.

Baris ini menandakan adanya ketegasan dilarangnya paham-paham tersebut agar tidak menyebar di Aceh.

Lalu, baris berikutnya kembali dipertegas:

“Maka apabila masuk yang tujuh puluh dua ke dalam tiap-tiap negeri, maka negeri itu sudah terang hancur dan cerai berai rakyat. Maka sekali-kali, Sultan Meukuta Alam Iskandar Muda tiada memberi izin dalam negeri Aceh berdiri “firqah-firqah” yang tujuh puluh dua di seluruh negeri Aceh.”

Nampaknya apa yang ditulis di atas bukanlah berdasarkan rekaan semata, melainkan muncul karena realitas historis di zaman sebelumnya yang pernah disaksikan oleh para ulama di Aceh saat itu atau pengalaman di masa sebelumnya.

Maka tidaklah mengherankan bahwa Sultan Iskandar Muda tidak memberi izin berdiri firqah apapun di Aceh selain Ahlusunnah wal Jama’ah.

Sultan Iskandar Muda memahami konsekuensi jika Aceh tidak dijaga dari firqah-firqah di luar Ahlusunnah wal Jama’ah.

Terkait dengan firqah-firqah ini dan kenapa Sultan Iskandar Muda nampak begitu sangat peduli, terdapat sebuah hadis yang barangkali menjadi dasar pemikiran yang mempengaruhi kebijakan Sultan Iskandar Muda dan para ulama Aceh saat itu.

Hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan Imam Tirmizi tersebut berbunyi sebagai berikut: “…..dan umatku akan berkelompok menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu golongan. Sahabat bertanya: Siapa mereka itu Rasulullah? Rasulullah menjawab: “(mereka adalah golongan yang mengikuti) apa yang ada padaku dan sahabat-sahabatku.”

Baca Juga :  Penjelasan Lafadz "KULLU" dalam Hadits "Kullu Bid'atin Dhalaalah"

Juga terdapat hadis lainnya riwayat Abu Daud yang berbunyi: “Maka berpegang teguhlah kalian terhadap Sunnah-ku serta sunnah Khulafa’ al-Rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Pedomanilah sunnah (jalan hidup) mereka dan pegangilah erat-erat!”

Nampaknya, faktor hadis ini sangat mempengaruhi kebijakan Sultan Iskandar Muda dalam menjaga Aceh dari paham di luar Ahlusunnah wal Jama’ah.

Sebagai seorang Sultan yang shalih, tentu ini sangat bisa dipahami, beliau sangat ingin menjaga Aceh agar tetap aman dan damai, jauh dari huru-hara dan kekacauaan.

Dan terbukti, bahwa Aceh di masa Sultan Iskandar Muda mengalami puncak kejayaannya, dimana beberapa referensi menyebut bahwa saat itu Aceh menjadi kerajaan Islam nomor lima terbesar di dunia, setelah Ottoman, Mughal, Maroko, Isfahan dan kemudian Kerajaan Aceh Darussalam.

Pada saat itu, Kerajaan Aceh Darussalam juga menjadi pusat keagamaan Islam di kawasan Asia Tenggara, sampai Aceh digelar dengan “Serambi Mekkah”.

Tentu, kekuatan stabilitas dalam negeri sangat mempengaruhi kebehasilan Sultan membawa Aceh ke era emasnya.

Sekiranya keadaan dalam negeri penuh dengan huru-hara dan kekacauaan, tentu tidak mungkin Kerajaan Aceh Darussalam akan megah dan jaya.

Pada sub bab berikutnya dijelaskan lebih lanjut tentang Sultan Iskandar Muda mengizinkan ulama mazhab empat masuk ke Aceh.

“Dan yang boleh diberikan izin masuk alim ulama di luar negeri yang hendak mengajar ilmu agama Islam ke dalam negeri Aceh. Itulah Ahlusunnah wal Jama’ah, yaitu Imam Syafi’i, dan Imam Hambali, dan Imam Maliki dan Imam Hanafi dan Imam Abu Hasan al- Asy’ari dan Imam Abu al-Qasim Syaikh Junaidi Baghdad dan lain-lainnya radhiallahu ‘anhum.”

Ini menandakan bahwa perizinan dakwah sudah dilakukan sejak dahulu, yaitu dimana tidak semua orang diizinkan berdakwah di Aceh, melainkan seperti dengan kriteria di atas.

Tujuannya, tentu seperti dijelaskan di awal, yaitu agar tidak terjadi huru-hara di dalam wilayah Kerajaan Aceh Darussalam.

Dan juga menandakan, bahwa Ahlusunnah wal Jama’ah di Aceh adalah identik dengan Imam Abu Hasan al- Asy’ari (Asya’irah), serta juga menandakan bahwa saat itu Kerajaan Aceh Darussalam menerima aliran Sufi yang merujuk ke Abu al-Qasim Syaikh Junaidi Baghdad, atau yang lebih dikenal dengan Junaid al-Baghdady. 

Dengan demikian, Ahlusunnah wal Jama’ah di Aceh yang merujuk ke Abu Hasan al- Asy’ari (Asya’irah) telah memiliki referensi yang otentik dan histioristik.

Dan begitu juga aliran sufi, yaitu yang berkembang juga dibatasi ke aliran Sufi Abu al-Qasim Syaikh Junaidi Baghdad yang dikenal sebagai “Pangeran Kaum Sufi”.

Baca Juga :  Ulama "WAHABI" Dahulu Mengakui Amalan ASWAJA, Beda Dengan Wahabi Masa Kini

Oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh para ulama Aceh saat ini, termasuk yang difatwakan oleh MPU Aceh, dan juga seperti yang tertulis dalam Qanun Pokok-Pokok Syari’at Islam di Aceh yang antara lain menetapkan bahwa Aqidah masyarakat Aceh adalah Ahlusunnah wal Jama’ah dan fiqih empat mazhab, sesungguhnya merupakan upaya mengembalikan kejayaan seperti masa lalu, khususnya yaitu untuk menjaga stabilitas Aceh.

Qanun Meukuta Alam di baris selanjutnya berbunyi:

“Maka sebab itulah Paduka Sri Sultan Sulaiman Meukuta Alam Iskandar Muda  Perkasa Alam Syah mendirikan mufti empat mazhab, yakni Syaikh al- Islam; Mufti empat dalam negeri Aceh Darussalam, karena menjaga dan memeliharakan hukum Syara’ Syari’at Rasulullah Saw dan kaum yang tujuh puluh dua yang khianat kepada agama Islam”.

Berdasarkan kalimat-kalimat di atas, sekali lagi, nampak bahwa Sultan Iskandar Muda sangat tegas terhadap kaum yang tujuh puluh dua, yaitu kaum yang di luar Ahlusunnah wal Jama’ah.

Dan jelas sekali bahwa tujuan pelarangannya adalah untuk menjaga Aceh agar tidak berkembang di dalamnya ekstrim kanan maupun ekstrim kiri yang bisa membikin hura-hura dalam negeri.

Oleh sebab itu, sampai di sini, marilah kita melihat secara positif setiap upaya ulama di Aceh untuk menjaga eksistensi Ahlusunnah wal Jama’ah, agar keamanan dan kedamaian negeri terus terjaga, seperti yang juga menjadi harapan Sultan Iskandar Muda.

Jangan cepat sekali berburuk sangka kepada ulama, padahal kita tahu bahwa Ulama adalah pewaris para Nabi.

Dan kita juga paham apa resiko kita menjauhi ulama, seperti dijelaskan dalam hadis Rasulullah Saw:

“Akan datang suatu masa kepada ummatku dimana mereka lari dari para ulama dan fuqoha, maka Allah akan menurunkan tiga macam musibah kepada mereka, yaitu : 1. Allah menghilangkan berkah dari rizki mereka 2. Allah menjadikan penguasa yang zalim untuk mereka 3. Allah mengeluarkan mereka dari dunia ini tanpa membawa iman.”

Oleh sebab itu, semoga saja kita selalu baik sangka terhadap upaya para ulama di Aceh dalam menjaga Aceh. amiin ya Allah.(*)

*) Teuku Zulkhairi adalah Pengelola blog www.teungkuzulkhairi.com.

KUPI BEUNGOH adalah rubrik pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Sumber : http://aceh.tribunnews.com/2017/11/24/sultan-iskandar-muda-hanya-mengizinkan-ahlusunnah-wal-jamaah-di-aceh?page=all

Apa Komentar Anda ?